PKS Tidak Terprovokasi Dengan Film Innocence of Muslim

Pimpinan Partai Keadilan Sejahtera meminta umat Islam di Indonesia tidak terprovokasi dengan film “Innocence of Muslim” yang menghina Nabi Muhammad SAW. Pemerintah Indonesia sudah meminta YouTube memblokir akses ke tautan film itu. “Film itu jelas bentuk teror terhadap umat beragama. Itu intoleransi yang luar biasa dengan menghina agama lain. Tapi kami minta umat Islam di sini tidak terpancing seperti yang terjadi di Libya. Kalau sampai terpancing, itu tidak akan memecahkan masalah,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, Mustafa Kamal, hari ini di Jakarta.

Seperti diketahui, Duta Besar Amerika Serikat di Libya, Christopher Stevens, tewas terkena serangan roket dari massa yang memprotes peredaran film buatan seorang pengembang properti berkebangsaan Israel-Amerika Serikat bernama Sam Bacile. PKS berharap agar hal semacam itu tak terjadi di Indonesia. “Itu hanya membuat bias persoalan dan memberi celah berkembangnya isu radikalisme Islam. Penyelesaian paling baik adalah dengan upaya diplomasi atau lewat lembaga internasional,” ujar Mustafa Kamal.

Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar

Sebagai kata pembuka, terlebih dahulu saya akan memberikan sundulan untuk keyword Tablet Android Honeycomb Terbaik Murah, terima kasih. Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menjamin bahwa reklamasi di depan Benteng Rotterdam tidak akan dimanfaatkan untuk pembangunan hotel maupun restoran. Kepala Bagian Humas Pemkot Makassar Mukhtar Tahir menegaskan, spekulasi dan tudingan pihak tertentu mengenai rencana pembangunan hotel, dianggap tidak mendasar. Dari awal Pemkot sudah berkomitmen menata kawasan itu menjadi lebih baik. “Jangankan ada bangunan hotel.

Rekomendasi saja tidak akan pernah kami keluarkan. Reklamasi itu bertujuan menata pedagang kaki lima (PKL) menjadi lebih baik,”tandas dia kepada media, kemarin. Pemkot juga mempertanyakan pihak tertentu yang dari dulu mempermasalahkan reklamasi. Menurut dia, langkah Pemkot memberikan izin penimbunan, sama sekali tidak ada pelanggaran,termasuk merusak situs budaya. Atas alasan itu, pihaknya tidak akan menghentikan reklamasi yang sudah beberapa bulan berjalan.

Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha

Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha menegaskan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak memiliki maksud tertentu ketika mengutarakan pernyataan bahwa Kepala Negara tidak pernah naik gaji selama tujuh tahun terakhir.

Julian menegaskan, Presiden tidak menginginkan kenaikan gaji. Ia pun menilai, tidak ada yang salah dengan apa yang disampaikan Presiden di hadapan pimpinan TNI dan Polri tersebut. “Tidak ada yang keliru. Bahwa Presiden mengatakan gajinya tidak naik, benar begitu adanya,” kata Julian kepada wartawan di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (24/1/2011).

Julian meminta masyarakat agar tidak mengintepretasikan dan membesar-besarkan pernyataan Presiden. Dirinya juga menilai tidak ada sesuatu yang dapat dipertanyakan terkait pernyataan tersebut.

“Tujuan dari penyampaian tersebut adalah untuk menekankan bahwa pemerintah secara bersungguh-sungguh akan memerhatikan tingkat kesejahteraan prajurit, termasuk juga jajaran pimpinan TNI dan Polri dan PNS lainnya. Remunerasi adalah suatu bentuk konkret yang telah dilakukan dalam masa pemerintahan SBY. Jadi, tidak ada istilah curhat. Itu terlalu berlebihan,” kata Julian. Demikian catatan online Cililin tentang Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha.

Anggota Komisi III DPR

Anggota Komisi III DPR asal Fraksi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, meminta masyarakat tidak membanding-bandingkan gaji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan gaji pemimpin dunia lainnya.

Kepala Polri Jenderal

Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo menegaskan, pihaknya belum dapat menerapkan upaya pembuktian terbalik dalam penyidikan terhadap kasus kepemilikan harta senilai Rp 74 miliar dan dugaan tindak pidana korupsi oleh mantan pegawai Ditjen Pajak, Gayus Halomoan Tambunan. Menurut Timur, Polri terkendala peraturan perundangan.

“Upaya pembuktian terbalik dalam proses penyidikan hingga saat ini belum diatur secara tegas dalam undang-undang sehingga hal tersebut belum dapat dilakukan kecuali bila ada putusan hakim yang menyatakan hal tersebut,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Senin (24/1/2011).

Namun, Timur juga mengatakan, kalaupun upaya tersebut sudah diatur dalam UU, pelaksanaannya diperkirakan akan menemui banyak kendala. Tanpa menyebutkan kendala yang mungkin muncul, mantan Kapolda Metro Jaya ini mengungkapkan, kendala ini tidak akan memungkinkan perampasan aset yang diduga kuat berasal dari tindak pidana korupsi dapat dilakukan secara optimal, cepat, dan tepat waktu.

Oleh karena itu, untuk dapat menerapkan upaya pembuktian terbalik,  harus dilakukan perubahan hukum formal pembuktian yang dapat dijadikan dasar perampasan aset tindak pidana.

Timur mengusulkan, perubahan dilakukan dalam rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan memasukkan ketentuan yang memungkinkan diberlakukannya alternatif prosedur pembuktian terbalik dalam hal perampasan aset hasil tindak pidana melalui jalur perdata. Perubahan juga harus ditindaklanjuti dengan pengajuan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana.

“Oleh sebab itu, Polri akan berkoordinasi dengan kejaksaan dan pengadilan untuk mencari terobosan hukum yang dapat menjadi dasar pemberlakuan pembuktian terbalik, terutama dalam penanganan kasus Gayus Tambunan,” kata Timur. Demikian catatan online Cililin tentang Kepala Polri Jenderal.

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!